BONUS DEMOGRAFIS INDONESIA

A.    Pendahuluan

Bonus Demografi adalah suatu kondisi menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas dalam jangka panjang yang dapat memberikan peluang pada pertumbuhan ekonomi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi tersebut.  Bonus demografi merupakan sebuah peluang untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang harus diupayakan dan diraih dengan sebuah kebijakan yang tepat.

Kebijakan-kebijakan yang tepat tersebut diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Peluang bonus demografi ini semestinya bisa dimanfaatkan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Namun Indonesia dengan kondisi geografis kepulauan, maka pembangunan wilayah pesisir menjadi sangat penting dan strategis. Hal ini mengingat wilayah pesisir pada umumnya merupakan daerah yang tertinggal karena kondisinya cenderung miskin, tingkat pendidikan rendah dan sarana serta prasarana yang kurang memadai.

Wilayah pesisir ini menjadi suatu hal yang strategis berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah termasuk peningkatan pemanfaatan serta pelestarian lingkungan wilayah pesisir. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah-wilayah pesisir pada umumnya juga dihuni oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan maupun pelaku pemanfaatan laut dan darat sekaligus.

Di wilayah pesisir di Indonesia biasanya mengalami masalah seperti: 1) tingkat kemiskinan penduduk pesisir yang tinggi, dimana data tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai 7 juta jiwa yang terdapat di 10.639 desa pesisir. 2) tingginya kerusakan sumber daya pesisir baik karena abrasi maupun karena ulah manusia, 3) rendahnya kemandirian organisasi sosial masyarakat dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal, 4) infrastruktur dan kesehatan lingkungan pemukiman sangat minim. Selain keempat masalah ini wilayah pesisir sangat rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi.

Kemiskinan yang tinggi disebabkan oleh karena masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan memiliki keterbatasan baik dari sisi modal, sarana dan prasarana dan masih melakukan perikanan tangkap secara tradisional. Selain itu di wilayah pesisir juga terlihat adanya jaringan ekonomi yang dimulai dari pemilik modal (tauke), nelayan, tengkulak dan lain sebagainya. Kondisi ini juga diperparah dengan mahalnya harga BBM sebagai bahan bakar yang digunakan untuk melaut. Kemiskinan ini juga dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur baik infrastruktur sosial, ekonomi maupun transportasi.

Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa potensi laut dan pesisir Indonesia sangat luar biasa dan seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat hidup penduduk tidak hanya wilayah pesisir tetapi juga wilayah lainnya. Hal ini juga senada dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Jokowi yang mengatakan bahwa Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Pernyataan ini sesuai dengan  visi dan misi Presiden Jokowi - JK dalam Nawacita (9 cita-cita) yang merupakan 9 agenda pokok untuk melanjutkan semangat dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan Trisakti yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

B.    Bonus demografi dan wilayah pesisir

Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) mengalami peningkatan yang sangat tinggi, sebagai akibat dari penurunan fertilitas dan mortalitas di masa lampau. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja ini sangat menguntungkan di bidang ekonomi, karena beban ketergantungan akan mencapai titik terendah, artinya setiap penduduk produktif hanya akan menanggung sedikit penduduk yang tidak produktif. Secara ekonomi suatu negara atau wilayah yang mengalami bonus demografi, akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan baik, dengan catatan apabila bonus tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Bonus Demografi ditandai dengan rendahnya angka beban ketergantungan, sebagai akibat dari menurunnya angka kelahiran dan kematian dalam jangka panjang, yang merubah struktur umur penduduk. Perubahan struktur umur penduduk tersebut, secara teori memberikan keuntungan ekonomi, karena jumlah penduduk produktif jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif. Jika keadaan ini kemudian dibarengi dengan perluasan lapangan kerja yang mampu menyerap seluruh penduduk produktif, maka implikasinya adalah peningkatan status ekonomi masyarakat. Penduduk produktif yang bekerja hanya akan menanggung penduduk tidak produktif dalam jumlah yang sedikit, sehingga kelompok ini akan mampu menyisihkan penghasilan mereka untuk menambah tabungan keluarga. Tabungan keluarga ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam keluarga tersebut.

Pemanfaatan bonus demografi harus dilakukan dengan meningkatkan kualitas penduduk agar mampu berperan dalam pasar kerja, membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya sehingga sebagian besar angkatan kerja tersebut dapat terserap dalam pasar kerja. Apabila tidak dapat memanfaatkan momentum bonus demografi, maka akan terjadi apa yang disebut dengan petaka demografi, karena secara perlahan-lahan angka beban ketergantungan akan meningkat kembali, sejalan dengan peningkatan penduduk usia lanjut akibat peningkatan usia harapan hidup. Angka beban ketergantungan terutama beban ketergantungan penduduk tua berakibat pada beban di masa yang akan datang.

Indonesia sudah memasuki bonus demografi pada tahun 2015-2035. Oleh karena itu pemerintah melalui kementerian desa dan kementerian kelautan terus melakukan berbagai program pembangunan yang akan mendukung pemanfaatan bonus demografi tersebut. Pemanfaatan bonus demografi tersebut maka akan menambah tabungan keluarga dan menambah investasi untuk peningkatan kualitas hidup penduduk karena pada dasarnya pembangunan Indonesia dimulai dari desa.

Bagaimana bonus demografi berpengaruh pada penduduk di wilayah pesisir? Wilayah pesisir yang dicirikan pada desa-desa pesisir, pada umumnya memiliki jumlah penduduk yang tidak sebanyak desa-desa non pesisir. Namun desa pesisir yang pantainya menjadi area wisata, akan meningkat dengan cepat jumlah penduduknya karena migrasi masuk. Dan migrasi masuk ini adalah migrasi penduduk yang berada pada usia kerja. Mereka masuk untuk ikut berusaha dan mencari kerja di desa-desa pesisir yang berkembang menjadi daerah wisata. Akibatnya akan terjadi persaingan dengan penduduk lokal dalam hal mencari mata pencaharian. Jika diperhatikan lebih jauh, penduduk lokal desa-desa pesisir pada umumnya bekerja di sektor pertanian dan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Mereka pada umumnya memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan penduduk migran.

Oleh sebab itu sebagai wilayah yang mempunyai potensi baik untuk wisata maupun meningkatkan perekonomian dari sektor perikanan, budidaya ikan maupun sumber ekonomi kreatif, wilayah pesisir harus didorong untuk mampu memanfaatkan bonus demografi yang sedang berlangsung sehingga tercapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Masalahnya saat ini, data desa-desa pesisir baik data penduduk dengan segala karakteristiknya, data perekonomian, data potensi dan produk unggulan, kondisi geografi, termasuk data permasalahan belum tersedia dengan baik. Data BPS yaitu PODES, baru menyajikan kondisi desa-desa pesisir dilihat dari fasilitas umum, matapencaharian dan infrastruktur wilayah. Sementara data kependudukan yang tersedia sampai saat ini tidak dapat menyajikan sampai tingkat desa, kecuali Sensus Penduduk. Sensus Penduduk hanya tersedia setap 10 tahun sekali, sehingga diperlukan suatu upaya untuk menyusun proyeksi penduduk jika ingin memperoleh data penduduk di desa tertentu pada tahun-tahun di luar tahun Sensus Penduduk. Padahal data kependudukan sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan desa desa pesisir dalam rangka menyambut bonus demografi.

Data yang paling ideal untuk menyajikan data dasar kependudukan di desa pesisir adalah data yang diperoleh dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Karena data ini dikumpulkan setiap hari, bersifat real time dan termutakhirkan setiap hari. Hanya saja pengumpulan data melalui registrasi penduduk dan pencatatan sipil ini masih belum sempurna, karena cakupan data kejadian vital (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan adopsi) masih rendah. Metode pencatatan yang bersifat pasif, kesadaran masyarakat, dan faktor-faktor lain diduga menjadi penyebab hal ini.

Jika kondisinya demikian bagaimana untuk melihat desa pesisir mengalami bonus demografi atau tidak? Bagaimana mempersiapkan desa-desa pesisir ini untuk menghadapi bonus demografi? Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati kondisi kependudukan, sosial ekonomi maupun potensi yang dimiliki suatu desa pesisir, dalam konteks kabupaten pesisir untuk melihat apakah desa-desa pesisir ini dapat meningkatkan diri untuk mengejar ketertinggalan dibanding desa-desa non pesisir lainnya. Tentu saja analisis yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada data semata tetapi juga expert judgment untuk mampu melihat keterkaitan kondisi desa pesisir dengan kondisi kabupaten pesisir secara keseluruhan.

C.     Kesimpulan

1.     Kemiskinan di daerah pesisir harus segera ditanggulangi. Pemerintah melalui kementerian desa diharapkan mampu meningkatkan produktifitas penduduk dengan bantuan dana desa yang memberikan kesempatan kepada desa pesisir untuk meningkatkan potensi-pontensi yang ada di daerahnya.

2.     Perbaikan infrastruktur di daerah pesisir harus terus dilakukan. Sekolah, rumah sakit, air bersih dan listrik harus mendapat perhatian khusus.

3.     Bonus demografi hanya didapatkan jika adanya penurunan angka kelahiran dan kematian dalam jangka panjang. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah harus seimbang. Pemerintah terus memberikan pemahaman pentingnya Keluarga Berencana (KB) dan masyarakat juga memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa keluarga berencana memberikan dampak yang baik bagi kesehatan dan kemakmuran keluarga yang pada akhirnya turut menyubangkan kesejahteraan bangsa.

Sumber:

BKKBN. Pemetaan karakteristik penduduk pesisir dan kepulauan untuk mencapai bonus demografi. Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2015. Jakarta.

Read More

Penyebab Hasil Kreativitas Anda Kurang Dihargai : Kependudukan (2)

Ada lima penyebab penyebab utama tingginya tingkat pembajakan di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1.     Ekonomi

2.     Pendidikan

3.     Minat/permintaan

4.     Teknologi

5.     Aturan dan UU

Pada postingan Penyebab Hasil Kreativitas Anda Kurang Dihargai : Kependudukan (1) telah dijelaskan bahwa buruknya ekonomi masyarakat Indonesia memberi pengaruh yang signifikan terhadap pembajakan perangkat lunak, film, dan musik. Anda dapat melihat postingan tersebut di sini.

2. Pendidikan

Pada tahun 2014, pada tingkat pendidikan terendah, penduduk Indonesia yang telah tamat SD adalah 118147 ribu orang dan pada tingkat tertinggi, penduduk Indonesia yang telah menamatkan diri di perguruan tinggi adalah 88171 ribu orang. Perhatikan gambar berikut.

 

Seseorang yang berpendidikan tinggi mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk membeli perangkat lunak, film, dan musik yang asli dibandingkan dengan mereka yang tidak. Hal ini disebabkan oleh daya beli seorang warga negara yang berpendidikan tinggi lebih besar dari pada daya beli seorang warga negara yang berpendidikan rendah.

Pada masa yang akan datang akan terjadi perubahan komposisi tenaga kerja, jika dilihat dari latar belakang pendidikannya. Hal menarik adalah pada tahun 2010 sekitar 7,5% dari angkatan kerja yang memiliki pendidikan tamat Pendidikan Diploma sampai universitas. Diperkirakan sampai tahun 2025 penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (baik pendidikan komunitas, kepoliteknikan dan universitas) akan mencapai 16% dari distribusi keseluruhan tenaga kerja.

 

Demikian juga upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja selain meningkatkan proporsi mereka yang berpendidikan tinggi, juga memperkuat jumlah penduduk yang mengecap pendidikan menengah. Jelas terlihat bahwa pendidikan vokasional jenjang menengah akan mendominasi untuk menyediakan tenaga kerja terdidik. Komposisinya akan ditingkatkan dari sekitar 14,7 per sen menjadi 20%, pertambahan juga terjadi pada kelompok yang menamatkan pendidikan menengah atas umum. Tetapi yang jelas, pendidikan yang hanya menamatkan pendidikan SD diperkirakan hanya tersisa menjadi 30% dari sekitar 50,4% pada tahun 2025.

3. Minat/Permintaan

Hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi adalah semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang akan diminta dan sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang maka jumlah barang yang akan diminta akan semakin berkurang. Hal menarik adalah hukum permintaan ekonomi tersebut berlaku pada peredaran salinan ilegal perangkat lunak, film dan musik di pasar.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang hak kekayaan intelektual juga mempengaruhi pemakaian salinan ilegal. Kesadaran masyarakat tentang hak kekayaan intelektual yang masih sangat rendah menyebabkan tingkat penggandaan hasil karya orang lain secara ilegal sangat besar.  

4. Teknologi

Teknologi yang semakin berkembang memberikan kesempatan untuk menyalin hasil karya seseorang dengan cepat, mudah dan murah. Tersedianya mesin salinan yang canggih, proses pertukaran file dan akses internet yang semakin cepat turut ambil bagian dalam peredaran dan penggandaan hasil karya seseorang secara ilegal.

5. Peraturan dan Undang-Undang

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak cipta adalah timbulnya sikap dan pandangan bahwa pembajakan merupakan hal biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar hukum.

Semakin maju suatu negara maka tingkat ketergantungan terhadap modal intelektual yang dapat diperbaharui dan tergantikan akan semakin tinggi. Kemajuan negara bergantung pada karya yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus ditaati dan dihormati sehingga semangat mencipta sebuah karya terus berkembang.

Kesimpulan

Beberapa Permasalahan yang kompleks di atas memiliki satu akar permasalahan. Akar permasalahan tersebut adalah kependudukan. Jumlah penduduk yang besar memberikan pengaruh yang buruk terhadap ekonomi masyarakat. Jumlah anggota keluarga  sangat berpengaruh terhadap kemampuan sebuah keluarga memiliki rumah yang sehat, pendidikan sehingga pada akhirnya tercipta sumber daya manusia yang memiliki produktifitas dan efesiensi yang tinggi. Knowledge based economy akan tercipta dari generasi-generasi yang memiliki kesadaran akan pentingnya menghargai Hasil Kekayaan Intelektual seseorang.

Sumber:

Hidayat, Rudi. Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2011. Jakarta : Erlangga

M, David. Masalah Kependudukan di Negara berkembang. 1985. Jakarta : PT. Bina Aksara

Bps.go.id

Read More

Penyebab Hasil Kreativitas Anda Kurang Dihargai : Kependudukan (1)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengungkapkan bahwa pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) masih terus dilakukan dalam dunia pendidikan, khususnya diperguruan tinggi. Berdasarkan penelitian tersebut pelanggaran HAKI yang paling banyak dilakukan adalah fotokopi buku dengan persentase 79% oleh dosen dan 54,7% oleh mahasiswa.[1]

Ada 4 (empat) cara menghargai hasil karya orang lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan software yang asli atau dengan membeli nomor lisensi.

2. Tidak melakukan duplikasi, membajak, atau menyalin tanpa seizin perusahaan/pemilik.

3. Tidak memodifikasi (mengubah), menguruangi, atau menambah hasil karya orang lain tanpa seizin perusahaan/pemilik.

4. Tidak melakukan untuk tindakan kriminal.

Berdasarkan penelitian Business Software Alliance (BSA) pada tahun 2009, buruknya tingkat penghargaan hasil karya orang lain menempatkan Indonesia pada urutan ke 12 sebagai negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia.

Undang-Undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 Pasal 72 dengan tegas memberi sanksi kepada mereka yang sengaja atau tanpa sengaja melakukan pelanggaran terhadap hasil kreativitas orang lain. Sanksi paling ringan ( 1 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000 rupiah) dan sanksi paling berat ( 5 tahun penjara dan denda Rp. 1.500.000.000 rupiah) tersedia bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) turut ambil bagian dalam perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Ke dua Undang-Undang tersebut dianggap “nyeleneh” serta tidak memberikan dampak jera kepada mereka yang melakukan pembajakan software, film, dan lagu. Dengan nyata mereka dapat mendistribusikan hasil bajakan tersebut dengan bebas hingga pinggir jalan sekali pun.

Sebuah survey sederhana dilakukan oleh penulis di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lahewa Kabupaten Nias Utara. Survey ini sejalan dengan profesi penulis sebagai guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas X pada materi pelajaran “Ketentuan dan Aturan dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.”

 Dari 42 orang siswa yang diberi tugas “mengapa tingkat pembajakan di Indonesia masih tinggi?”  didapatkan hasil bahwa ekonomi masyarakat merupakan penyebab utama tingginya tingkat pembajakan di Indonesia.
 

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 32 orang siswa memilih ekonomi sebagai penyebab utama  tingkat pembajakan yang semakin tinggi di Indonesia. Angka ini menyumbang 76% dari semua siswa. Pendidikan 14%, Minat atau permintaan masyarakat terhadap software bajakan menempati posisi ke tiga yaitu 5%. Teknologi yang semakin canggih dan aturan serta sanksi yang kurang tegas dari pihak yang berwenang menempati urutan ke empat dan ke lima.

Dari survey kecil tersebut, buruknya ekonomi masyarakat menjadi penyabab utama tingginya tingkat pembajakan di Indonesia. Apakah buruknya ekonomi masyarakat merupakan faktor utama? Penjelasannya adalah sebagai berikut.

1.     Ekonomi

Upah minimum tenaga kerja di Indonesia berada pada angka Rp. 1.500.000 rupiah. Angka diperoleh dari pendapatan rata-rata tenaga kerja Indonesia hingga awal tahun 2015. Pada tahun 2015, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 252 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,99% pertahun (2010-2014). Jika usia produktif berada pada usia 19 tahun ke atas maka sekitar 5 juta penduduk Indonesia tidak mendapat penghasilan Rp. 1,5 juta rupiah setiap bulannya. 5 juta penduduk ini tidak memiliki pekerjaan. Penghasilan Rp. 1,5 juta rupiah setiap bulan yang diperoleh oleh sebagian tenaga kerja di Indonesia tentu sangat besar jika dibandingkan dengan penghasilan tenaga kerja profesional seperti guru yang mengabdi sebagai honorer di desa dengan penghasilan Rp. 300 ribu rupiah setiap bulannya. Apakah penghasilan tenaga kerja ini perlu direvisi kembali? Statistik Indonesia 2016 diharapkan dapat menjawabnya.
 

5 juta penduduk Indonesia tidak bekerja. Jelas, mereka bukanlah individu yang mempu membeli sofware, film, dan lagu yang asli. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengangguran menyumbangkan 2% sebagai penyebab tingkat pembajakan di Indonesia masih tinggi. Masalah yang timbul adalah tingginya angka pengangguran.

Jika Rp. 1.500.000 merupakan penghasilan untuk semua jenis pekerjaan maka permasalahan yang muncul adalah pendapatan masyarakat Indonesia rendah. Jika pemisalan dilakukan untuk penduduk Indonesia yang masih meniti karir/kuliah/menuntut ilmu pada usia 20-24 tahun, maka 10,5 juta penduduk Indonesia pada usia 25-60 tahun memiliki masalah pada pendapatan yang rendah. Angka ini menyumbang 4,2% sebagai penyebab tingginya angka pembajakan di Indonesia. Harga perangkat lunak yang mencapai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah tidak mampu dibeli dari sisa pendapatan yang diperoleh.

Jika usia produktif adalah 25-60 tahun dan telah memiliki keluarga, maka masalah yang dihadapi adalah biaya hidup keluarga besar. Secara keseluruhan, setiap rumah tangga di Indonesia memiliki anggota keluarga 4 orang. Penghasilan orang tua (ayah+ibu) Rp. 3.000.000 rupiah setiap bulannya harus dapat memenuhi kebutuhan satu keluarga. Besarnya biaya hidup menyumbang 35% sebagai penyebab angka pembajakan di Indonesia masih tergolong tinggi.

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa buruknya ekonomi masyarakat  menyumbangkan angka yang besar yaitu 41,5% sebagai penyebab rendahnya penghargaan terhadap kreativitas orang lain di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, buruknya ekonomi masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghargaan hasil kreativitas orang lain di Indonesia. Permalahan yang timbul adalah buruknya ekonomi masyarakat. Akar dari permasalahan tersebut adalah kependudukan. Perhatikan penjelasan berikut ini.

Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke empat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Badan PBB Bidang Kependudukan juga telah memprediksi bahwa Indonesia akan masuk ke dalam lima negara penyumbang pertambahan penduduk dunia sampai tahun 2050 bersama dengan India, Pakistan, Brazil dan Nigeria.

Setiap tahun Indonesia mengalami pertambahan penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia 252 juta jiwa dan akan terus bertambah setiap tahun. Jika program Keluarga Berencana (KB) berhasil maka pada tahun 2050 penduduk Indonesia berada pada angka 320 juta jiwa tetapi jika program KB gagal maka pada tahun yang sama penduduk Indonesia akan mencapai 390 juta jiwa.

Secara logika, pertambahan penduduk setiap tahun akan berdampak baik bagi Indonesia. Semakin banyak penduduk maka barang dan  jasa yang dihasilkan juga akan semakin banyak.

“barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara tidak semata-mata tergantung pada jumlah penduduk saja, tetapi lebih pada efektifitas dan produktifitas”

Ternyata kalimat yang menyatakan “semakin banyak penduduk maka barang dan  jasa yang dihasilkan juga akan semakin banyak” adalah salah. Pada tahun 2014, GDP (Gross Domestic Bruto) Indonesia berada pada angka 5,0 dengan jumlah pendududk 252 juta jiwa. Hal ini tidak sebanding dengan negara Filipina pada tahun yang sama, Real GDP berada pada 6,1  dengan jumlah penduduk 100 juta jiwa. Dari data tersebut sangat jelas bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara tidak semata-mata tergantung pada jumlah penduduk saja, tetapi lebih pada efesiensi dan produktivitas penduduk tersebut.

Banyak ada banyak rezeki. Kalimat ini sungguh bertolah belakang jika diterapkan pada kehidupan berumah tangga dewasa ini. Bukankah suatu pekerjaan akan cepat selesai jika dikerjakan oleh banyak orang? 7,7 juta jiwa penduduk Indonesia sedang menganggur. Permasalahan ini timbul apabila setiap peningkatan penduduk menyebabkan suatu penyusutan pada sumber penghasilan perkapita yang wajar.

“Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah alat pemenuhan kebutuhan terbatas”

Setiap keluarga yang telah terbentuk menginginkan keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan keluarga bisa diartikan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup keluarga berupa kebutuhan jasmani (makanan bergizi, pakaian, perumahan dan sebagainya) dan kebutuhan rohani (keamanan, cinta kasih, kedamaian dan kebahagiaan). Jika sebuah keluarga memiliki 4 orang anak dengan penghasilan 1,5 juta setiap bulannya maka dapat dipastikan semua kebutuhan anggota keluarganya tidak terpenuhi. Jumlah anggota keluarga sangat berpengaruh terhadap kemampuan sebuah keluarga memiliki rumah yang sehat.

Buruknya ekonomi masyarakat berdampak pada kemiskinan. Hubungan antara kemiskinan dan jumlah penduduk merupakan hubungan yang kompleks. Namun banyak studi pada tingkat rumah tangga memperlihatkan bahwa tingkat kelahiran yang rendah akan meningkatkan pendapatan bagi perempuan (ibu) dan keluarga yang kecil memiliki kemampuan besar dalam menyekolahkan anaknya. Studi lain memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan berdampak pada peningkatan partisipasi perempuan dalam lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan keluarga dan pada akhirnya mengentaskan kemiskinan.

Kepadatan penduduk juga akan mempengaruhi pada kebutuhan pangan, energi dan air. Badan PBB untuk urusan pangan (FAO) memperkirakan bahwa kebutuhan pangan dunia pada tahun 2050 akan meningkat 70% dari kondisi saat ini, dengan asumsi penduduk dunia pada tahun 2050 berjumlah sekitar 9,3 miliar. Lalu bagaimana jika penduduk dunia meningkat menjadi 10,6 miliar? Sudah bisa dipastikan kebutuhan untuk lapangan kerja, infrastruktur, dan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan akan semakin naik.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang besar memberikan pengaruh yang besar terhadap ekonomi masyarakat. Jumlah anggota keluarga menentukan jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga  sangat berpengaruh terhadap kemampuan sebuah keluarga memiliki rumah yang sehat, pendidikan sehingga pada akhirnya tercipta sumber daya manusia yang memiliki produktifitas dan efesiensi yang tinggi. 2 anak lebih baik.

Sumber:

Hidayat, Rudi. Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2011. Jakarta : Erlangga

M, David. Masalah Kependudukan di Negara berkembang. 1985. Jakarta : PT. Bina Aksara

Bps.go.id

---

[1] Yrci.or.id, Wow, Fotocopi Buku Jadi Lahan Dosen Cari ‘Sampingan’, www.yrci.or.id/undanga-seminar-international/, diakses 5 April 2016, jam 08.40 WIB

Read More